Presiden Jokowi digugat terkait PP No1 2017 yang dianggap merugikakan rakyat


Koalisi Masyarakat Sipil akan gugat PP Nomor 1 tahun 2017 tentang Kegiatan usaha pertambangan dan Permen ESDM Nomor 5 tahun 2017 tentang kelonggaran (relaksasi) ekspor Minerba Mentah selama lima tahun ke depan terhitung sejak Januari 2017 ke Makhamah Agung, Kamis (26/1). PP Nomor 1 tahun 2017 dan Permen ESDM Nomor 5 tahun 2017 dirasa pertentangan dengan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang minerba yang melarang ekspor minerba mentah. Selain itu, kebijakan relaksasi ekspor sudah mengarah pada penjarahan minerba mentah dari bumi Indonesia.

Padahal, Presiden Jokowi Widodo sendiri mengaku berkomitmen sebelumnya untuk mendukung pengolahan dan pemurnian minerba mentah di smelter dalam negeri. “Kami tidak tahu mengapa presiden berubah pikiran dengan mengeluarkan PP Nomor 1 tahun 2017, yang mengijinkan relaksasi ekspor minerba mentah”, ujar Ahmad Redi.

Hingga sekarang Koalisi Masyarakat Sipil masih menunggu pemeriksaan Ombdusman dan berdiskusi dengan pakar-pakar sebelum menggugat Menteri ESDM dan Presiden ke MA.

“Sekarang kita masih menunggu pemeriksaan Ombudsman, dan ombudsman meminta waktu selama 2 minggu. Kita masih berdiskusi dengan pakar-pakar. Tapi yang jelas masuk lebih duluan adalah Permen karena disitu terlalu melebar boleh ekspor mineral mentah dalam 5 tahun, Kontrak Kerja (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (Iupk). Justru Permennya yang berkhianat pada PP-nya apalagi pada UU-nya”, jelas Ahmad Redi.[krnpi]
loading...
Loading...

Subscribe to receive free email updates: